Gedung Sate | Wisata Budaya Kebanggaan Warga Jawa Barat

Sejarah berdirinya gedung sate dimulai ketika seorang belanda bernama J. Gerber mengarsiteki bangunan tersebut pada tahun 1920. Dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menyelesaikan pembangunan gedung sate. Dalam pembangunan gedung sate menggunakan sekitar 2000 pekerja dengan 150 diantaranya adalah para pemahat.

Savoy Homann

Pendahulu hotel ini yaitu Hotel Homann, punya keluarga Homann, yang di kenal bakal sajian rijsttafel buatan Ibu Homann yang lezat. Pada th. 1939, bangunan yang saat ini dirancang dengan design gelombang samudera bergaya art deco karya Albert Aalbers. Untuk menyatakan kebesarannya, kata " Savoy " ditambahkan, yang ditambahkan pada th. 1940 serta terus sekian sampai th. 1980-an.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Selasa, 04 Agustus 2015

BPJS Bukan Saja Tidak Sesuai Syariah, Tapi Juga Haram

Pro-Kontra tentang BPJS kembali mencuat minggu lalu, setelah MUI menyatakan haram, melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Ijtima' MUI di Tegal beberapa waktu lalu. Meski kemudian melunak, setelah ada beberapa pihak yang menolak mengharamkannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua PBNU, Said Aqil Siradj. MUI pun kemudian menyatakan, bahwa BPJS belum sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Talkshow dengan TVOne, Dr. Syafii Antonio, menyatakan, bahwa masalah BPJS ini ada tiga. Pertama, terkait dengan ta'awun. Kedua, investasi. Ketiga, denda. Jadi, kalau ada yang belum sesuai dengan syariah, bisa diselesaikan dengan tiga skema tersebut. Tapi, benarkah, BPJS dengan produknya SJSN [Sistem Jaminan Sosial Nasional] itu hanya tidak sesuai dengan syariah, sehingga bisa disyariahkan? Ataukah, memang BPJS dan SJSN-nya memang haram dari asasnya, sehingga tidak mungkin disyariahkan?

Inilah yang hendak dibahas dalam tulisan ini.

BPJS Produk Hadharah Non-Islam

Penting didudukkan, bahwa BPJS-SJSN adalah produk pemikiran yang juga berbentuk pemikiran, sehingga bisa dikategorikan hadharah [peradaban]. BPJS-SJSN bukan produk pemikiran yang berbentuk fisik atau materi [asykal madiyyah], sehingga bisa disebut madaniyyah. Mengapa kategori ini penting?

Karena, alat ukur untuk menentukan status masing-masing berbeda. Begitu juga implementasinya secara praktis. Dalam konteks madaniyyah, "sesuai" atau "tidak sesuai dengan syariah" merupakan alat ukur yang bisa digunakan. "Bertentangan" atau "tidak bertentangan dengan Islam" juga bisa menjadi alat ukurnya. Seperti lukisan makhluk, misalnya, jelas menyalahi syariah. Karena itu, lukisan makhluk hidup merupakan madaniyyah, yang diharamkan. Berbeda dengan lukisan alam atau makhluk yang tidak bernyawa, maka tidak haram.

Tetapi, alat ukur tersebut tidak bisa digunakan untuk menilai hadharah, sebagai produk pemikiran. Karena, meski tampak produk pemikiran tersebut "sesuai dengan Islam", atau "tidak bertentangan dengan Islam", tetapi jika tidak lahir dan dibangun berdasarkan akidah Islam, maka tetap saja produk pemikiran tersebut tidak boleh diadopsi, dipraktikkan dan disebarluaskan. Sebagai contoh, demokrasi dengan musyawarahnya, adalah produk pemikiran yang tidak lahir dan dibangun berdasarkan akidah Islam. Meski tampak sepintas musyawarah itu tidak bertentangan, atau sesuai dengan Islam, tetapi karena tidak lahir dan dibangun berdasarkan akidah Islam, tetap saja tidak boleh diadopsi, dipraktikkan dan disebarluaskan.

Karena itu, banyak tokoh dan intelektual Muslim yang kecele, karena melihat dan menilai produk pemikiran tersebut dengan pandangan dan alat ukur yang salah. Sebagai contoh kasus permusyawaratan dalam sistem demokrasi, mereka sering mengatakan, "Apa yang salah dengan musyawarah?" Memang tidak ada yang salah dengan musyawarah. Karena Islam mengajarkan musyawarah, tetapi cara dan mekanisme musyawarah yang dibangun dengan akidah Islam berbeda sama sekali dengan cara dan mekanisme musyawarah dalam demokrasi.

Lalu, ada yang mengatakan, "Kalau ada yang salah pada cara dan mekanismenya, mengapa tidak diubah saja, biar sesuai dengan Islam?" Padahal, dengan mengubah cara dan mekanisme musyawarah dalam demokrasi agar sama dengan Islam tidak mungkin, kecuali dengan meruntuhkan demokrasi. Karena selama dasarnya demokrasi, cara dan mekanisme musyawarah dalam Islam tidak bisa diterapkan.

Inilah fakta dan realitas produk pemikiran yang lahir dan dibangun dengan akidah Kufur. Jadi, kesalahannya bukan terletak pada kulitnya, seperti lukisan atau patung makhluk hidup, yang bisa diubah dengan menghilangkan bagian-bagian yang menjadi ciri khas makhluk hidup. Karena BPJS-SJSN dan musyawarah-demokrasi ini merupakan masalah hadharah, bukan madaniyyah, seperti lukisan. Karena itu, BPJS-SJSN bukan saja tidak sesuai dengan syariah, tetapi juga haram secara mutlak, karena merupakan produk hadharah non-Islam.

Keharaman BPJS-SJSN ini bukan karena konsep ta'awun, investasi dan dendanya yang tidak sesuai dengan syariah, tetapi dari akarnya sudah salah. Karena, ia bukan produk pemikiran yang lahir dan berdasarkan akidah Islam.

BPJS-SJSN Batil dari Akar-akarnya

Sistem jaminan sosial ini, baik dalam bentuk ketenagakerjaan, kesehatan maupun yang lain, sebenarnya lahir dari sistem Kapitalisme. Dalam sistem Kapitalisme, negara tidak mempunyai peran dan tanggungjawab untuk mengurus urusan pribadi rakyat, karena urusan pribadi rakyat adalah urusan mereka sendiri, bukan negara. Negara tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain.

Karena itu, kewajiban menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain ini harus ditanggung sendiri oleh rakyat. Bisa ditanggung sendiri oleh rakyat, atau dengan bergotong royong sesama mereka. Nah, di sinilah akar masalahnya. Padahal, dalam Islam, kewajiban menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain adalah kewajiban negara, bukan rakyat.

Ketika sistem seperti ini dianggap menyengsarakan rakyat, mulailah dicari solusi. Solusinya dengan membuat BPJS-SJSN ini. Di negara-negara Barat, sistem jaminan sosial ini kemudian diikuti dengan cara dan mekanisme yang juga tidak kalah zalimnya. Sudahlah negara tidak bertanggungjawab menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyatnya yang lain, negara justru memalak mereka dengan mewajibkan rakyat untuk membayar premi.

Dengan kata lain, negara telah memindahkan tanggungjawab ini ke pundak rakyat. Ketika ini sudah ditetapkan sebagai kewajiban di pundak rakyat, maka ketika rakyat tidak membayar, mereka pun akan dikenai sanksi dan denda. Di sinilah, kezaliman sistem BPJS-SJSN ini. Bukan saja zalim, tetapi juga batil. Mengapa? Karena mu'amalah seperti ini tidak lahir dan berdasarkan akidah Islam, sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Mengapa tidak bisa diperbaiki lagi? Karena, kesalahannya bukan hanya pada daun [buah]-nya, tetapi sejak dari akarnya.

Ta'awun, Sanksi, Denda dan Investasi Bukan Akar Masalah

Menyederhanakan masalah BPJS-SJSN hanya dengan menyesuaikan masalah ta'awun, sanksi, denda dan invetasi agar sesuai dengan syariah jelas keliru. Karena, ini bukan akar masalahnya. Menyesuaikan masalah ta'awun, sanksi, denda dan invetasi dalam BPJS-SJSN agar sesuai dengan syariah, tanpa melihat akar masalahnya jelas salah.

Bahkan, tindakan seperti ini bisa dianggap menipu umat Islam. Karena itu artinya, konsep ta'awun, sanksi, denda dan invetasi yang dibangun berdasarkan sistem Kufur dipoles dengan "syariah", sementara dasarnya bukan Islam. Padahal, ta'awun, sanksi, denda dan invetasi dalam kedua sistem tersebut jelas berbeda. Ini sama seperti kasus musyawarah dalam sistem demokrasi dengan Islam, jelas berbeda.

Ta'awun, tolong-menolong atau gotong royong sebenarnya bukan akad, meski termasuk dalam kategori tasharruf. Karena, menolong atau membantu adalah kewajiban syara' bagi yang mampu. Diminta atau tidak, ketika ada orang lain membutuhkan bantuan, maka hukum membantu atau menolongnya adalah wajib. Ini berlaku dalam kasus menolong orang sakit, misalnya. Namun, kewajiban ini tidak bisa dibebankan kepada semua orang. Terlebih, ketika kewajiban ini sebenarnya adalah kewajiban negara, sementara negara sendiri tidak menjalankan kewajibannya. Sudah begitu, kewajiban ini dibebankan kepada rakyat, yang seharusnya menjadi pihak yang mendapatkan hak yang menjadi kewajiban negara.

Nah, di sinilah letak batilnya konsep ta'awun BPJS-SJSN ini. Berbeda dengan Islam. Islam mengajarkan ta'awun, tetapi dalam konteks ini hanya bersifat pelengkap. Ketika, negara yang memang telah memenuhi kewajibannya kepada rakyat, tidak memiliki dana yang cukup untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hal ini, negara boleh mengambil dana dari masyarakat dengan skema dharibah [pajak], yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan, bersifat temporal, dan hanya berlaku bagi kaum Muslim, pria dan mampu.

Jika konsep ta'awun dalam BPJS-SJSN ini juga diasumsikan sama dengan skema dhaman dalam Islam juga keliru. Karena dhaman juga bukan akad, tetapi tasharruf yang berbentuk tabarru' [bantuan suka rela]. Perbedaannya pun tampak jelas. Penanggung [dhamin], orang yang ditanggung [madhmun 'anhu], pihak yang memperoleh pertanggungan [madhmun lahu] dan pertanggungan [dhaman]-nya sendiri diikat oleh ikatan tolong-menolong dengan suka rela [tabarru']. Pihak yang menolong, dalam hal ini, penjamin [dhamin] tidak mendapatkan apa-apa dari pihak yang memperoleh jaminan [madhmun lahu], selain pahala dari Allah SWT.

Sementara konsep ta'awun dalam BPJS-SJSN ini dibangun dengan prinsip benefit, sebagaimana dalam praktik asuransi. Peserta BPJS-SJSN sebagai penanggung [mu'ammin], BPJS sebagai pihak yang ditanggung [syarikatu at-ta'min], baik pihak yang memperoleh pertanggungan [mu'amman] adalah dirinya atau orang lain, dan premi yang dibayarkan per bulan [ta'min wa amn] jelas dibangun berdasarkan motif benefit. Bukan prinsip tabarru'. Karena itu, hubungan ta'awun dalam BPJS-SJSN tidak bisa dikategorikan sebagai tasharruf sepihak, atau ta'awun murni, tetapi tasharruf dua pihak, sehingga berstatus akad. Karena sudah melibatkan untung-rugi, dan nilai materi.

Sayangnya, obyek yang diakadkan, yaitu "pertanggungan terhadap resiko", seperti sakit, kecelakaan dan sebagainya juga bukanlah jasa [manfa'at] atau barang ['ain]. Karena bukan jasa dan barang, maka terhadapnya juga tidak bisa diberlakukan akad. Dari dua fakta ini saja sudah terbukti, bahwa konsep ta'awun dalam BPJS-SJSN jelas batil, dan haram.

Ta'awun dan Investasi Kog Dikenai Sanksi dan Denda?

Praktik ta'awun dalam Islam itu bersifat suka rela. Konsekuensinya, siapa yang tidak sanggup membantu, karena tidak mampu, tentu tidak akan dikenakan sanksi dan atau denda. Nah, dari sini saja sudah jelas berbeda dengan konsep ta'awun dalam BPJS-SJSN. Karena itu, istilah ta'awun mestinya tidak layak digunakan, karena sifatnya yang memaksa, bukan suka rela. Mengapa, rakyat dipaksa, bahkan ketika tidak bisa membayar premi bulanan dikenai sanksi dan denda?

Adanya denda dan sanksi yang diberlakukan kepada rakyat yang tidak membayar premi bulanan dalam sistem SJSN-BPJS ini membuktikan, bahwa ini bukan ta'awun. Tetapi, kewajiban. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ini sebenarnya bukan kewajiban rakyat, tetapi kewajiban negara. Ketika rakyat dikenai sanksi dan denda, karena tidak menjalankan apa yang bukan menjadi kewajibannya, jelas ini merupakan kezaliman yang luar biasa.

Begitu juga, kalau ini dianggap sebagai investasi. Bukankah, investasi merupakan akad? Jika investasi merupakan akad, bukankah akad itu bersifat suka rela [ridha wa ikhtiar], tidak boleh dipaksa? Nah, dari kacamata apapun, baik Islam maupun Kapitalisme, orang yang melakukan akad tidak boleh dipaksa. Ketika orang melakukan akad dipaksa, maka akadnya itu sendiri tidak sah.

Karena itu, masalah BPJS-SJSN ini sangat kompleks sekali. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, maka permasalahan hukum yang kompleks dalam praktik SJSN-BPJS ini tidak akan bisa diselesaikan. Dengan kata lain, sistem ini bukan hanya fasid, tetapi batil. Jika fasid, mungkin bisa dipermak. Tetapi, jika batil, sistem ini tidak lagi bisa dipermak, melainkan harus diganti total dari akar-akarnya. Mempermak sistem yang batil dengan label syariah jelas merupakan kebohongan, pembodohan dan penyesatan kepada umat Islam.

Wallahu a'lam.

(Oleh: KH Hafidz Abdurrahman
[Ketua Lajnah Tsaqafiyyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia] di hizbut-Tahrir.or.id)

Ghoul, Senapan Sniper Produksi Al-Qassam Jadi Momok Bagi Israel

GAZA – Pertempuran al-Ashful Ma'kul diwarnai oleh adu kekuatan senjata antara Israel dan Palestina. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas sebagai pemain terdepan pejuang Palestina mengeluarkan sejumlah senjata jenis baru, meski mereka diblokade bertahun-tahun. Berkat invovasi dan tekad kuat mereka, pejuang Palestina berhasil menghadang dan menghadapi pasukan Israel dan menewaskan sejumlah mereka.

Di antara senjata yang dikeluarkan dalam pertemuan itu tepatnya di hari ke 28 peperangan oleh Al-Qassam adalah senapan sniper kaliber 14.5 milimeter dengan jarak jangkau sejauh 2 km. Al-Qassam memberi nama senapan ini dengan Ghoul untuk mengenang dan berharap berkah dari salah satu pimpinan Al-Qassam Adnan Al-Ghoul, salah satu enginer Al-Qassam yang dibunuh Israel pada tahun 2004.

Selama perang tahun lalu, mujahidin Al-Qassam berhasil menembak mati dan melukai pasukan Israel dengan senapan jenis ini. Senapan ini menjadi kejutan dari Al-Qassam yang tidak pernah diprediksi Israel. Meski SDM dan fasilitas sangat terbatas karena Jalur Gaza diblokade, namun Al-Qassam menunjukkan bahwa mereka terus berkembang dalam produksi di bidang persenjataan militer. Termasuk di antaranya roket jarak jauh M75, J80, R160 dan drone (pesawat tanpa awak) dengan nama Ababil dengan tiga type (mata-mata, bunuh diri dan serangan). Dan masih banyak senjata yang sedang disiapkan Al-Qassam.

Siapa Adnan Al-Ghoul?

Ir. Adnan Al-Ghoul Abu Bilal seorang komandan unit produksi di Brigade Izzuddin Al-Qassam dan merupakan enginer paling penting. Komandan ini mampu melakukan lompatan kualitatif dalam bidang produksi senjata sederhana menjadi canggih. Bahkan mampu mentransfer teknologi senjata dari luar Palestina ke dalam negeri, meskipun hal itu sulit.

Al-Ghoul lahir 25 Juli 1958 di kamp pengungsi Shati Jalur Gaza, kamp yang juga dihuni oleh wakil ketua biro politik Hamas, Ismail Haniyah. Beliau mulai bekerja menyiapkan dan memproduksi senjata dari nol. Sejak awal eksperimennya, Al-Ghoul memilik cita-cita dan tekad luar biasa terkait kepemilikan senjata oleh kelompok perlawanan Palestina. Dengan kesederhanaan dan cita-cita besarnya, Al-Ghoul membawa misinya di antara para mujahidin.

Salah satu lompatan Al-Ghoul dalam bidang senjata adalah mampu memproduksi senjata bom granat yang dibuat dari bahan TNT. Meski dengan keterbatasan, ia mampu memproduksi sejumlah granat ini.

Produksi Senjata

Adnan Al-Ghoul "Abu Bilal" kemudian melakukan lompatan lagi dalam produksi senjata. Ia mulai menekuni produksi senjata misil mortal (jenis roket jarak dekat), kemudian roket anti tank, dan membuat roket Al-Banna dan sejumlah roket lainnya sehingga beliau dijuluki Bapaknya Roket Al-Qassam.

Al-Ghoul terus bekerja dalam bidang pengembangan roket. Dalam perjalanan pengembangan roket anti tank, ia mampu memproduksi roket Al-Battar yang digunakan pejuang Palestina dalam serangan ke barisan lawan dan menghadang serangan pasukan Israel.

Proyek terpenting yang diwujudkan Al-Ghoul dan tanpak dalam aksi perlawanan di utara Jalur Gaza adalah senjata roket Al-Yasin yang dikembangkan dari roket RPG2 sehingga dalam pertempuran dengan Israel semakin berimbang. (at/infopalestina)

Senin, 03 Agustus 2015

Workshop On Agritourism Business Development

BANDUNG - Walikota Bandung Ridwan Kamil memberikan pidato selamat datang kepada peserta Workshop on Agritourism Business Developmet di Hotel Clarity, Jalan Cihampelas, Senin (3/7). Acara tersebut digagas oleh Kementrian Pertanian, Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi serta Asian Productivity Organization (APO).
           
Dalam acara tersebut turut hadir juga Joselito C. Bernardo, Director, Agriculture Department Asian Productivity Organization (APO), Tokyo, Yasid Taufik, Sekretaris Ditjen PPHP Kementan dan Estiarti dari  Estiarti dari Direktur Bina Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
           
Ridwan Kamil mengatakan cukup senang dipilihnya Bandung sebagai tuan rumah penyelenggaraan workshop ini. Menurutnya, kegiatan ini dapat mempromosikan Bandung sebagai kota agro wisata.

"Ini bisa jadi promosi di Bandung dan sekitarnya sebagai kota wisata, kita memiliki wisata pertanian yang sangat kuat,"ujarnya.

Pria yang kerap disapa Emil ini juga mengatakan agro wisata di Bandung dapat dilakukan dengan menyenangkan salah satunya bisa memetik buah strawberry dan bunga. Karena di daerah kawasan Bandung Barat terdapat sarana wisata yang seperti itu.

Emil juga menambahkan jika workshop ini diharapkan dapat memberi nilai ilmu tambahn kepada pemilik-pemilik kebun serta jasa pengalaman untuk ikut bercocok tanam tani.

Untuk menjalankan konsep agro wisata dan agri kultur juga, Emil menyatakan jika Bandung sudah memiliki program yang mendukung program tersebut. Salah satu  programnya adalah One Day No Rice yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Urban Farming di Bandung.

"Di Bandung ada One Day No Rice dan Urban Farming. Kombinasi itu memperkuat agro wisata pertanian di kota ini,"ungkapnya.

Workshop sendiri akan berlangsung dari tanggal 3-7 Agustus 2015.  Isu yang dibahas dalam kegiatan tersebut menyoroti tentang konsep, prinsip dan peluang perkembangan agro wisata di beberapa negara Asia. Selain itu juga akan ada presentasi model agro wisata yang telah dilakukan oleh negara seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. (cep/zho)

Letkol Inf. Agoes Hari Soewanto-Ridwan Kamil bersepeda santai Menyusuri Kota

BANDUNG - Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil bersama Dandim 0618/BS Letkol Inf. Agoes Hari Soewanto bersepeda santai menyusuri beberapa ruas jalan di Kota Bandung, dimulai dari Pendopo, kemudian asia afrika, Sudirman, jamika, BKR, Tegallega, M.Ramdan, karapitan, dan berakhir  di CFD Asia Afrika, bertemu dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Minggu (2/8).

Ketika menyusuri jalan Jamika Wali Kota bersama rombongan sempat berhenti untuk mengecek pengangkutan sampah di jalan tersebut.

Ketika di jalan otista dekat pintu masuk kawasan tn egallega, Wali Kota Bandung, melakukan sidak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.

Pria yang biasa disapa Emil, sempat menanyai beberapa orang PKL yang seharusnya tidak berjualan di lokasi tersebut, berasal dari mana.

Setelah dilakukan pengecekan dari KTP pedagang tersebut, sebagian besar pedagangnya berasal dari luar Kota Bandung. Seperti Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.

"Ada beberapa PKL yang tidak ikut program pemerintah, yang harusnya minggir ke dalam (area parkir Taman Tegallega,red). Ada beberapa (PKL) di Otista. Tadi kebetulan saya sepeda pagi dengan Pangdam. Kita penguatan agar titik-titik yang sudah bersih ini jangan dikotori oleh mereka-mereka yang melakukan kegiatan," tutur wali kota.

Lebih lanjut dikatakannya hampir semua PKL yang disampling, bukan penduduk Kota Bandung, "saya punya keyakinan, kalau orang Bandung sudah paham terhadap aturan dan tata tertib, tidak seperti pendatang yang bukan berKTP Bandung," ujarnya. 

Emil menilai tak ada penambahan dalam jumlah PKL. Ia justru menduga ada pergeseran PKL dari satu titik ke titik lain. "Feeling saya, , PKL itu selalu geser-geser dari satu titik ke titik lain. Melihat ini kosong. Makanya kita tidak boleh kalah dan akan terus berupaya (menertibkan dan menata)," pungkasnya. (cep)

Jumat, 31 Juli 2015

Ini Alasan Lengkap MUI Melarang dan Mengharamkan BPJS

Ini Alasan Lengkap MUI Melarang dan Mengharamkan BPJS

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, amma ba'du,

BPJS yang dipermasalahkan MUI adalah BPJS untuk dua program :

Pertama, untuk program jaminan kesehatan mandiri dari BPJS, dimana peserta membayar premi iuran dengan tiga kategori kelas

Kedua, jaminan kesehatan Non PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI, lembaga dan perusahaan. Dimana dana BPJS sebagian ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya  ditanggung peserta.

Dalam program ini, MUI menimbang adanya 3 unsur pelanggaran dalam BPJS,

Pertama, gharar (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan.

Kedua, mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maisir (judi)

Ketiga,  Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima & yang dibayarkan). Termasuk denda karena keterlambatan.

Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut,

Pertama, Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar, bisa kurang. Di situlah  unsur gharar (ketidak jelasan) dan untung-untungan.

Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil.

Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Artinya, perputaran uang di sana besar. Anda bisa bayangkan ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya. Artinya, unsur ghararnya sangat besar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar." (HR. Muslim 1513).

Kedua, secara perhitungan keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kita tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan, yang diperoleh peserta ada 2 kemungkinan, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya.

Jika dia sakit, dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi yang dia bayarkan.

Karena pertimbangan ini, MUI menyebutnya, ada unsur maisir (judi).

Ketiga, ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan, berarti dia mendapat riba Fadhl. Demikian pula, ketika terjadi keterlambatan peserta dalam membayar premi, BPJS menetapkan ada denda. Dan itu juga riba.

Menimbang 3 hal di atas, MUI dan beberapa pakar fikih di Indonesia, menilai BPJS belum memenuhi kriteria sesuai syariah.

Diantaranya pernyataan Dr. Muhammad Arifin Badri – pembina pengusahamuslim.com – ketika memberikan kesimpulan tentang BPJS,

"BPJS Kesehatan termasuk dalam katagori Asuransi Komersial, jadi hukumnya haram."

Kemudian juga keterangan DR. Erwandi Tarmizi,

Pada kajian di al-Azhar 18 Mei 2014, beliau manyatakan

Bahwa sebagian besar dengan adanya BPJS ini sangat baik dan bagus dari pemerintah terhadap rakyatnya. Hanya saja, karena ada satu akad yang mengandung unsur ribawi,  yakni bila terjadinya keterlambatan pembayaran maka pada bulan berikutnya akan dikenakan denda Rp 10 ribu, unsur inilah yang pada akhirnya dipermasalahkan dan menjadikan BPJS haram. (SalamDakwah.com)

Allahu a'lam.

Ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting Software Akuntansi Terbaik di Indonesia.