Tayang Per 30 Juni 2014
Slider 1 mini Slider 2 mini

Kamis, 24 Juli 2014

Mudjiadi Gantikan Moch.Hasan Sebagai Dirjen SDA Kemen PU

Kategori:



JAKARTA - Pelantikan adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik agar semua pihak dapat bersinergi dan bekerjasama dalam mengemban tanggung jawab moral yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, sesuai dengan motto Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yaitu bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, ungkap Menteri PU, Djoko Kirmanto saat melantik pejabat eselon I, II dan III baru-baru ini di Lingkungan Kantor Kemen PU, Jakarta.

Pejabat eselon I yang dilantik adalah Ir. Mudjiadi, M.Sc yang semula sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kemen PU menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) PU menggantikan DR. Ir. Mohamad Hasan, Dipl. HE. Sedangkan eselon Iinya adalah Ir. Widiarto, Sp.1 yang semula Sekretaris Dewan SDA menjadi Direktur Bina Program Direktorat Jenderal SDA Kemen PU menggantikan DR. A. Hasanudin, ME yang menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemen PU.

Pejabat eselon III yang dilantik adalah Ir. Ruhban Ruzziyatno, MT yang semula sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menjadi Kepala Subdit. Perencanaan Teknis, Direktorat Irigasi dan Rawa, Dirjen SDA. Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia ke depan, sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, Djoko Kirmanto berharap agar manajemen ASN atau PNS harus berdasarkan kualifikasi, potensi dan kinerja secara adil dan wajar.  

"Kita harus melengkapi sistem sumber daya manusia seperti manajemen karir, asessment center, standar kompetensi, manajemen kinerja dan sistem informasi sumber daya manusia," terangnya. Dirjen SDA yang baru dilantik, Mudjiadi, mengatakan, team work dan koordinasi di dalam lingkungan SDA harus terus ditingkatkan. "Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2014 berkaitan dengan  Reformasi Birokrasi. SKP tetap dilakukan agar dapat menjadi tolak ukur bagi kinerja semua pihak, dan yang menjadi masalah adalah tentang bagaimana kita mengevaluasinya. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak",  tandasnya sesaat setelah pelantikan. *(Benny)

Posted By bandungwebs7/24/2014 07:19:00 PM