» » BPJS Perlu Akomodir Verifikator Independen Jamkesmas

Jakarta - BPJS Kesehatan menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk terjamin kesehatannya, akan tetapi tidak untuk 1.552 Verifikator Independen Jamkesmas yang cemas akan masa depannya pasca BPJS terlaksana.

Diprediksi akan ada 1.552 pengangguran baru bila Kemenkes tidak segera memberikan perhatian khusus kepada verifikator independen jamkesmas untuk diakomodir pada BPJS, hal demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran, dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id Rabu (06/06).

Herlini, lebih lanjut memaparkan harapan besar pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat harus melalui perencanaan yang matang jangan sampai menimbulkan masalah seperti bertambahnya pengangguran.

“Kesuksesan BPJS tahun 2014 kelak harus juga didukung oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni dan handal karena akan melayani 240 juta penduduk Indonesia.

Keberadaan verifikator independen tidak boleh dihilangkan dan harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas penyelenggaraan BPJS. Untuk kepentingan hal tersebut, diusulkan status kepegawaian Verifikator Independen dapat dituangkan dalam Peraturan Presiden untuk memperjelas status kepegawaiannya.

Pemerintah diharapkan tetap menjadikan verifikator sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melayani masyarakat dan menjadikan mereka sebagai pegawai tetap. Jika pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan melakukan hal baik ini maka akan mempu menyelesaikan masalah bangsa terhadap kesehatan masyarakat dan akan mampu mencegah terjadinya pengangguran yang bertambah besar.

Tenaga Pelaksana Verifikasi (Verifikator Independen) Klaim Jamkesmas di setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), ujar Herlini merupakan tenaga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan administrasi klaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional serta telah mengikuti pelatihan.

Verifikator Independen Jamkesmas ada bersamaan dengan diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008 sampai sekarang. Tetapi ketika ditetapkannya UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menjadi perhatian Bab XVIII pada pasal 60 ayat (2) huruf a yang menjelaskan bahwa kementrian kesehatan tidak akan menyelenggarakan program jamkesmas lagi karena sudah beralih menjadi Universal coverage karena telah disahkannya UU BPJS.(JBR)
Hosting Gratis

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama