» » KPUD Jabar Laporkan Progres Report Persiapan Pemilukada

Bandung - Sehubungan dengan kian mendekatnya pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Wagub serta Pemilukada di Kabupaten/Kota di Jabar, Komisi A DPRD Jabar bertempat di Ruang rapat Komisi A DPRD Jabar menggelar pertemuan dengan KPUD Jabar.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Rabu sore (19/6) pihak pimpinan KPUD Jabar melaporkan beberapa progress report yang berkaitan dengan persiapan Pemilukada.

Progress report Pemilukada Jabar tahun 2013, sebagaimana diungkapkan Anggota KPUD Jabar, Teten Setiawan, pihak KPUD Jabar berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada gabungan (Pilgab) sudah berkoordinasi dengan beberapa Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada, yaitu Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Bekasi dan Kota Cirebon.

Dari hasil koordinasi, 4 daerah selain KBB tidak menimbulkan resistensi untuk penyelenggaraan Pilgab. Namun, untuk KBB timbul resistensi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak KPUD Jabar kepada pihak yang dirugikan merasa dirugikan atas diselenggarakannya Pilgab yaitu KBB disarankan untuk mengajukan uji materil terhadap pasal 235 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Uji materil atas regulasi tersebut, diharapkan untuk memperoleh kepastian hukum sehingga kepada pihak yang merasakan dirugikan segera mengajukan permohonan uji materil kepada pihak Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk Pemilukada Gubernur, hingga saat ini belum ada resistensi soal penyelenggaraan waktunya yaitu 24 Pebruari 2013, baik dari pihak Ahmad Heryawan maupun pihak Dede Yusuf.

Teten, lebih lanjut melaporkan Untuk calon perseorangan yang akan ikut dalam Pemilukada Gubernur, harus ada dukungan awal sebanyak 1,5 juta orang. Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) kewenagan yang dimiliki KPU untuk melakukan perubahan sebanyak 1 kali perubahan. Berkenaan waktu kampanye telah ditetapkan selama 14 hari.

Namun, untuk para calon pihak KPU memberikan ruang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun konstituen . Sosialisasi boleh dilakukan para calon setelah calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada serta calon telah mendapatkan nomor urut dari pihak KPUD.

Untuk tahap awal, ujar Teten pihak KPUD Jabar, membutuhkan dana sebesar Rp.196 miliar dari jumlah dana yang disediakan untuk Pemilukada Gubernur sebesar Rp.760 miliar. Dana tersebut, akan dipergunakan untuk tahap awal penyelenggaraan Pemilukada Gubernur pada rentang waktu Juli sampai Oktober 2012. (ly/Jbr)
Hosting Gratis

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama