» » 20 Juta Orang Miskin Terancam Terabaikan Jaminan Kesehatan

Jakarta - Masalah data kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) nampaknya akan terus berulang dari tahu ke tahun. Pemerintah diminta perlu mewaspadai ada sekitar 20 juta orang miskin yang tidak bisa berobat karena hak kepesertaan Jamkesmas mereka terabaikan, dalam arti tidak terdata.

Hal tersebut, patut disesalkan karena cakupan kepesertaan Jamkesmas tahun 2012 masih dipatok 76,4 juta jiwa. Padahal berdasarkan hasil PPLS 2011 yang dirilis TNP2K dan BPS, jumlah keluarga kategori tidak mampu atau orang-orang miskin yang layak mendapatkan pelayanan Jamkesmas mencapai 96,7 juta jiwa,” ungkap Anggota Panja Jamkesmas Komisi IX Herlini Amran di Gedung DPR, Selasa (03/07).

Herlini, lebih lanjut memaparkan untuk kuota peserta Jamkesmas 2013 hanya akan ditingkatkan menjadi 86,4 juta jiwa. “Dalam rentang dua tahun kedepan 2012 sampai dengan 2013, akan ada sekitar 20 juta orang miskin yang jaminan kesehatannya berpotensi terbaikan negara. Adanya kenyataan tersebut, siapa yang akan menanggung biaya kesehatan mereka bilamana sakit, sementara Jamkesmas tidak mengkavernya, padahal anggaran terus naik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008 hingga 2010, secara berturut-turut, Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 4,6 triliun pada 2008, Rp. 4,6 triliun pada tahun 2009, Rp 5,1 triliun pada tahun 2010, Rp 6,3 triliun pada tahun 2011. “Sedangkan pada tahun 2012 ini, terdapat penambahan anggaran untuk program Jamkesmas plus Jaminan Persalinan (Jampersal) sehingga nilai totalnya menjadi Rp 7,4 triliun. Adanya kondisi tersebut pantas kasus-kasus pasien Jamkesmas ditolak Rumah Sakit masih terus bermunculan.

Herlini, lebih lanjut memaparkan Pemerintah diharapkan untuk segera membuat cadangan anggaran Jamkesmas guna mengantisipasi kasus-kasus penolakan orang miskin berobat ke rumah sakit yang mana jaminan kesehatannya sama sekali belum terdata.Pemerintah juga perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan program Jamkesmas.

Salah satu indikator negara itu maju, dilihat dari kualitas kesehatan masyarakatnya. Diharapkan masalah orang miskin dilarang sakit tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendataan yang komperhensif guna menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan, tanpa mewariskan permasalahan itu semua.

Seperti diketahui banyak permasalahan ketidaktepatan data sasaran Jamkesmas di daerah-daerah pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan karena data sasaran Jamkesmas masih mengacu pada hasil survei tahun 2005 dan 2008. Disamping itu bahwa pemerintah pusat hanya menetapkan kuotanya saja sedangkan daerah yang menetapkan orang-orangnya yang didasarkan kriteria daerah masing-masing. Hal inilah, ujar Herlini yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran seperti data sasaran yang sudah tidak sesuai lagi, peserta yang sudah meninggal dunia, penduduk baru akibat kelahiran, perubahan tingkat sosial ekonomi dan lain-lain.(Ly/Jbr)
Hosting Gratis

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama