» » Manfaat Kegiatan Reses Baru Capai 10% Per tahun

BANDUNG - Kegiatan reses, merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh pihak legislatif, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, yang selanjutnya aspirasi tersebut disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program pembangunan. Penyelenggaraan reses dalam 1 tahun dilaksanakan 3 kali, yaitu dilaksanakan 4 bulan sekali.
Berdasarkan hasil evaluasi, atas manfaat reses dalam konteks terakomodirnya aspirasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan diakui masih minim. Pencapaiannya dinilai masih berkisar 10% per tahun, ungkap Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, (13/3).
Deden, lebih lanjut memparkan dalam kegiatan reses, aspirasi dijaring dari seluruh elemen masyarakat, melalui perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat. Melalui reses, rata-rata dijaring dari 5 titik pertemuan sehingga dari aspirasi yang dihimpun dapat berbagai aspek, yang meliputi pemerintahan, perekonomian, pendapatan dan keuangan, infrastruktur dan pembangunan serta kesra.
Dari aspirasi tersebut, selanjutnya dibawa ke forum Musrenbang. Untuk produk reses yang jaring dari DPRD Jabar, menjadi masukan dalam Musrenbang Provinsi yang diselenggarakan setahun sekali. Namun, hingga saat ini dari aspirasi yang dihimpun dalam reses, yang diakomodir dalam Musrenbang menjadi program pembangunan karena terbatasnya dana dalam APBD baru diakomodir 10%. Aspirasi dari reses yang belum terserap di APBD Provinsi, sulit diajukan dalam APBN karena rumitnya pengajuan kepada Kementerian yang menangani bidang-bidang yang diusulkan dalam reses.
Deden, menambahkan untuk reses kali ini, dengan dana sebesar Rp.40 juta per orang, fokus kegiatan reses akan diarahkan untuk menyerap aspirasi yang mendesak untuk dituntaskan. Untuk Dapil Karawang dan Purwakarta, soal kemiskinan harus menjadi prioritas karena prosentase kemiskinan di kedua wilayah tersebut mencapai 35%.
Adanya kondisi tersebut, hal yang patut dipejuangkan adalah pembangunan rumah layak huni dan infrastruktur menuju area pertanian karena kondisinya juga rusak. Hal lain yang perlu didorong adalah pembangunan rumah layak huni di daerah yang pada awal tahun dilanda banjir yaitu di kawasan Batujaya. 
Korban banjir, ujar Deden di lokasi tersebut tempat tinggal masyarakat belum bisa diperbaiki karena musibah banjir terjadi setelah penetapan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Karawang. Melalui reses kali ini, perbaikan rumah korban banjir  bisa direalisasikan dalam perubahan APBD Provinsi Jabar tahun 2012. (LY/JBR)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama