» » Indonesia Meminta Kompensasi dari Arab Saudi

JAKARTA - Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag telah bertemu dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi pada Senin kemarin untuk membicarakan soal pemotongan kuota jamaah haji 2013 yang sampai berjumlah 20% atau sekitar 40 ribuan jamaah.

"Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan negosiasi soal pemotongan kuota haji. Kita tentu berharap Indonesia tidak mendapatkan pemotongan kuota tetapi kalaupun tetap harus ada pemotongan kita berharap jumlahnya tidak sampai 20 persen," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia telah menjelaskan bahwa antrian haji di Indonesia telah mengular sedemikian panjang sehingga rencana pembangunan area Masjidil Haram yang ditargetkan pemerintah Arab Saudi akan berlangsung selama 3 tahun hingga tahun 1437 H akan memperpanjang antrian keberangkatan menjadi lebih lama.

Maka delegasi Indonesia pun meminta pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan masalah tersebut dalam memutuskan rencana pemotongan kuota jamah haji.

Tentu saja, lanjut Ledia, pihak Indonesia juga memahami bahwa kondisi Masjidil Haram dalam proses perombakan besar-besaran ini memang berubah.

"Lantai 2 dan 3 untuk thawaf kami lihat masih belum terhubung, masih dalam progres pembangunan dan jalurnya jadi menyempit. Saat sebelum perombakan, area thawaf ini bisa dilalui sekitar 48 ribu jamaah per jam, kini hanya bisa dilalui sekitar 22 ribu jamaah saja. Target usai perombakan, jalur itu akan mampu menampung sekitar 105 ribu jamaah per jam. Belum lagi areal-areal lain terkait pembangunan perluasan area Masjidil haram," urai aleg FPKS ini pula.

Karena itu, selain menegokan soal jumlah potongan jamaah haji, delegasi Indonesia juga mengajukan beberapa kompensasi kepada pemerintah Arab Saudi terkait masalah ini. Diantaranya dengan meminta agar setelah pembangunan ini selesai pada 3 tahun mendatang, Indonesia bisa mendapat kuota haji dua kali lipat dan meminta pemerintah Arab Saudi ikut mencari solusi atas potensi kerugian materi dari penyelenggara haji Indonesia baik pihak pemerintah maupun swasta yang kisarannya mencapai angka 817 Milyar Rupiah.

Potensi kerugian itu dikarenakan setelah keputusan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan pada awal April lalu, Dirjen PHU beserta jajarannya telah melakukan pembayaran uang muka untuk pemondokan, katering, transportasi dll untuk 211 ribu jamaah.

"Maka keterlibatan pemerintah Saudi Arabia diperlukan agar kontrak yang telah dilakukan dengan pihak swasta di Saudi Arabia dapat kita perbaiki." Jelas Ledia. (LY/JBR)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama