» » Pecandu NAPZA Masih Mendapat Diskriminasi

BANDUNG - Data Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 42% atau 24.287 orang penghuni Rutan dan Lapas adalah pengguna Napza (Narkotika, Psikotropika daa Zat Adiktif lainnya).  

Co Direktur Rumah Cemara, Ikbal Rahman mengatakan, fakta tersebut menunjukan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan UU 35/2009 tentang Napza yang semangatnya adalah dekriminalisasi kepada pengguna Napza.

"Pemerintah cenderung masih menggunakan ideologi lama yaitu pendekatan penghukuman kepada Pengguna Napza dan memberikan stigma buruk terhadap pengguna napza sehingga mereka sering diperlakukan tidak adil yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia," ucapnya.

Menurut Ikbal, pendekatan melalui penghukuman dan pemenjaraan tidak sesuai dengan hakekat bahwa ketergantungan Napza adalah permasalahan kesehatan.

Ikbal menambahkan, Undang Undang Narkotika no 35 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011 yang digagas dengan semangat "dekriminilisasi" terhadap pengguna/pecandu NAPZA pada pelaksanaannya belum mampu untuk menghentikan pemenjaraan terhadap pengguna/pecandu NAPZA.
 
Menyikapi masalah tersebut, Rumah Cemara melalui rilisnya bersama sejumlah elemen yang konsern terhadap masalah ini menyerukan : Pertama, menuntut pemerintah untuk mengakhiri kriminalisasi dan hukuman bagi pengguna Napza. Kedua, menuntut penerapan Surat Edaran Jaksa Agung ( SEJA ) No. SE 002/A/JA/02/2013 dengan petunjuk teknis Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) No. B 601/E/EJP/02/2013 yang secara terstruktur mengatur dengan jelas terkait penempatan pecandu narkotika dalam rehabilitasi medis dan/ rehabilitasi sosial, sesegera mungkin. Ketiga, Menuntut segera di keluarkannya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAPOLRI) tentang Penyalahgunaan serta Penanganan Narkotika dan HIV/AIDS.

Keempat, Menuntut agar pemerintah meningkatkan upaya penanggulangan dampak buruk penggunaan Napza berbasis bukti dan program yang efektif bagi mereka yang mengalami masalah dengan penggunaan Napza (terapi, substitusi dan alat suntik steril). Kemudian kelima, menuntut pemerintah meningkatkan pemahaman yang lebih baik serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pengguna Napza.(ly/jbr)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama