» » Muhammadiyah: Pemerintah Bukan Ulil Amri yang Ditaati, Karena Korupsi

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsudin menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan mengikuti sidang isbat pada sore ini, karena pendekatan sidang isbat hanya sepihak.

"Sidang isbat itu artinya penetapan, tapi dengan pendekatan sepihak yang namanya rukyat sementara yang menggunakan perhitungan (hisab) tidak dianggap, jadi tidak ada gunanya," kata Din Syamsudin dalam konferensi pers di gedung PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013).

Din Syamsudin juga membantah tudingan jika Muhammadiyah tidak taat kepada ulil amri. Menurut Din Ulil Amri adalah mereka yang memiliki otoritas dan bukan pemerintah.

"Kalau Muhammadiyah dituduh tidak mengikuti ulil amri atas perintah Al-Qur'an; taatilah Allah, taatilah Rasul dan Ulil Amri. Kalau ulil amri itu menurut pemahaman kami, ulil amri itu bukan pemerintah tetapi yang mempunyai otoritas masing-masing," ungkapnya.

Bahkan, ia menyatakan Kementerian Agama tak pantas dianggap sebagai ulil amri lantaran melakukan korupsi.

"Kalau kementerian agama dianggap sebagai ulil amri dan harus ditaati, mohon maaf sajalah, masa kita harus taat pada kementerian yang korup, Al-Qur'an pun mau dikorupsi. Itu tidak memenuhi syarat sebagai ulil amri. Bahkan ada hadits; janganlah mentaati manusia yang melakukan maksiat kepada Allah," tegasnya.(ly/voa-islam)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama