» »Unlabelled » Adanya Kebebasan Pers, Warga Makin Kritis Lihat Kebijakan Pemerintah

SOREANG - Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., M.IP menilai kebebasan pers yang terjadi saat ini, telah melahirkan daya kritis masyarakat terhadap persoalan hukum kian meningkat. Namun demikian meningkatnya daya kritis ini, belum didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang teori serta aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penilaian tersebut disampaikan H. Dadang M. Naser dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP ketika membuka kegiatan pembinaan desa/ kelurahan sadar hukum di Bale Winaya-Soreang, Selasa (12/5).

Turut hadir Kepala Biro Hukum dan HAM, Yessi Esmiralda, SH., MH, Kabag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pemprov Jabar, Rosma Dewi, SH., M.AP, Kabag Hukum Pemkab Bandung Drs. Dicky Anugrah, SH., M.Si, Kasie Pencegahan BNN Provinsi Jabar Yohanes Eko Haryanto, S.Si, M.Si., Apt.

Di era keterbukaan informasi sekarang, peristiwa terjadinya pelanggaran hukum seperti tawuran pelajar, bentrokan antar warga, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, rebutan lahan pertanian maupun tindak pidana korupsi begitu mudahnya diketahui oleh masyarakat.

"Dengan adanya informasi tersebut, telah membuka mata masyarakat tentang betapa banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi dibidang penyadaran dan penegakan hukum," kata H. Dadang M. Naser.

Terkait dengan hal itu, ia sangat mendukung diselenggarakannya kegiatan pembinaan desa/ kelurahan sadar hukum yang diikuti sejumlah kepala desa/ kelurahan. "Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengarahkan kepada terwujudnya pengetahuan masyarakat desa tentang hukum serta terwujudnya perilaku masyarakat desa yang sadar dan patuh terhadap hukum," harapnya.

H. Dadang menambahkan pada tahun 2015, Pemkab Bandung mengusulkan 44 desa/ kelurahan untuk dicanangkan sebagai desa/ kelurahan sadar hukum. Kriteria desa/ kelurahan sadar hukum, menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar, Yessi Esmiralda meliputi pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90% lebih.

Disamping itu, di desa atau kelurahan tersebut tidak terdapat kasus perkawinan dibawah umur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun.

"Kriteria lain diantaranya tingkat kriminalitas didesa tersebut relatif rendah, termasuk rendahnya kasus narkoba, angka putus sekolah juga mesti rendah sementara kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan harus tinggi," tambah Yessi.

Setelah dilakukan pembinaan desa/ kelurahan sadar hukum, Pemrov Jabar kata Yessi akan melakukan penilaian kepada desa/ kelurahan yang telah memenuhi persyaratan desa atau kelurahan sadar hukum. "Jika telah memenuhi syarat sebagai desa/ kelurahan sadar hukum, Pemrov Jabar akan memberikan penghargaan dalam bentuk uang senilai Rp 10 juta," tambah Yessi Esmiralda. (cev)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama