» »Unlabelled » Dana Perimbangan Desa Pemkab Bandung Rp. 248 Milyar. Harus Diawasi!

SOREANG - Untuk menjamin percepatan pembangunan perdesaan di wilayah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2015 ini meningkatkan anggaran Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Pada tahun sebelumnya, 2014 ADPD Kabupaten Bandung tercatat sebesar Rp.77.614.972.900,-. Sedangkan di tahun 2015, ADPD naik menjadi Rp.248.192.730.700,-. Dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (Dana Perimbangan Pusat), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

"Dengan semakin bertambahnya jumlah bantuan keuangan kepada desa dari pusat, tentunya memerlukan kesiapan dari semua pihak mulai, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa sebagai ujung tombak/penerima bantuan keuangan. Baik kesiapan dari sumber daya manusianya, peraturan pendukungnya maupun manajemen pengelolaan keuangannya", ucap Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, M.Ip ketika membuka Launching ADPD dan Sosialisasi Perbup Tentang Pengelolaan ADPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang berlangsung di Gedung Moch.Toha Soreang, Senin (11/05/2015).

Kegiatan yang digelar oleh BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Bandung tersebut dihadiri Wakil Bupati Bandung H.Deden Rukman Rumaji, M.Ap, Sekretaris Daerah Ir.H.Sofian Nataprawira, MP serta seluruh unsur pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung.

Agar dana tersebut dapat dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, maka kata Dadang Naser, pihaknya mengeluarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan ADPD, "Kita berharap dengan adanya peraturan ini dapat membantu memberikan kejelasan dan terbangunnya kesepahaman dalam pengelolaannya", ujar Dadang Naser seraya menambahkan peraturan tersebut menjadi pengaman kebijakan yang pro desa yang memiliki fungsi vital untuk kemajuan dan pembangunan perdesaan.

Data BPMPD Kabupaten Bandung menunjukkan dari tahun ke tahun ADPD meningkat. Tercatat pada tahun 2011 ADPD Kabupaten Bandung sebesar Rp.30.699.838.940, di tahun 2012 naik menjadi Rp.61.050.561.636,-. Pada tahun berikutnya naik lagi menjadi Rp.79.858.059.700,-.

Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp.77.614.972.900. Tapi pada tahun ini meningkat cukup besar hingga mencapai 248 milyar. "Naiknya alokasi desa ini harus diimbangi dengan meningkatnya pula pembangunan di perdesaan", tegas Dadang Naser.

Dalam kesempatan itu Dadang mengingatkan, pengelolaan keuangan desa ini harus bisa berdampak positif pada seluruh program-program kegiatan yang bersangkutan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

"Terutama bagi warga-warga yang masih menempati rumah kumuh, belum mendapatkan pengelolaan air yang bersih, warga yang masih buang air besar sembarangan serta permasalahan lainnya yang benar-benar perlu segera dibenahi dan diperbaiki", pungkasnya pula.

Sementara dalam laporannya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Bandung, Drs.Agus Rizal, M.Si menjelaskan kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan ADPD yang efektif dan efisien, dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang berpilar pada transparansi, akuntabilitas serta partisipasif.

Materi yang disampaikan, kata Agus diantaranya mencakup tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan ADPD serta Mekanisme Pencairan ADPD. "Sedangkan pesertanya merupakan para camat dan seluruh kepala desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung", tambah Agus. (cev)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama