» » Ganti PNPM, Pemkab Bandung Luncurkan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat

SOREANG - Menyusul berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dihentikan pemerintah pusat mulai tahun 2015, Pemkab Bandung menggagas ide baru dengan membentuk Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM). Program tersebut seluruhnya didanai oleh APBD Kabupaten Bandung senilai Rp 2,5 milyar yang akan dikembangkan di 13 kecamatan dan 120 desa.

Ke-13 kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Ibun, Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, Rancabali, Arjasari, Pacet, Bojongsoang, Pameungpeuk, Cimaung, Cicalengka, Cikancung dan Kecamatan Nagreg.

"Dana tersebut digunakan untuk membantu pembangunan fisik dan non fisik dalam kerangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung," ucap Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., M.IP ketika membuka Sosialisasi PSPM Tahun 2015 di Gedung Dewi Sartika-Soreang, Rabu (27/5).

H. Dadang M. Naser menyebutkan, kegiatan dalam PSPM sebagian besar mencontoh dari PNPM yang dinilai sudah berjalan baik di Kabupaten Bandung. Bahkan fasilitator yang akan mendampingi program tersebut diambil dari mantan fasilitator PNPM.

"Mereka akan mendampingi masing-masing desa penerima PSPM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pemantauan dan evaluasi," kata H. Dadang M. Naser pula.

Kegiatan koperasi simpan pinjam yang dikelola kaum perempuan dengan memanfaatkan dana PNPM beberapa waktu lalu, dinilai oleh H. Dadang M. Naser sangat efektif untuk memutus mata rantai para rentenir di pedesaan.

Bahkan secara administratif, tingkat kemacetan pengembalian pinjaman nol persen. "Saya melihat hal itu di Kecamatan Pangalengan, kegiatan ini bisa dilanjutkan lagi dengan dana PSPM," katanya pula.

Langkah pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, secara statistik mulai terlihat di Kabupaten Bandung. Tahun 2011 lalu, angka kemiskinan di daerah yang kini dihuni sekitar 3,4 juta penduduk tersebut sebesar 8,32%, turun pada tahun 2012 menjadi 8,30%, sementara tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 7,94%.

"Kita harapkan dengan adanya PSPM ini, angka kemiskinan mengalami penurunan kembali," harap H. Dadang M. Naser.

Ia pun menjanjikan, pencairan dana PSPM bisa dilakukan satu bulan sekali. Hal ini menurutnya untuk memperlancar kegiatan PSPM baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

"Namun saya titip, proses administrasi pertanggungjawaban keuangan PSPM harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sekali-kali punya niat untuk menyalahgunakan dana tersebut, karena akan berdampak hukum," kata H. Dadang M. Naser mengingatkan.

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung, Drs. Cecep Suhendar menilai, langkah yang diambil Bupati H. Dadang M. Naser dengan membentuk PSPM sangat tepat. Karena menurutnya program tersebut sangat cocok untuk diterapkan di Kabupaten Bandung yang masih didominasi oleh karakter pedesaan. (al/cev)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama