» » Pemkab Bandung Kini Miliki Komisi Perlindungan Anak

KAB. BANDUNG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak. Sejalan dengan amanat yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang salah satu isi pasalnya menyebutkan urusan perempuan dan anak menjadi urusan wajib pemerintah daerah, Pemkab Bandung dinilai sangat cepat merespon terhadap kebijakan tersebut.

Pembentukan KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) di Kabupaten Bandung menjadi salah satu tanda respon positif dan sikap Pemkab Bandung terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi saat ini.

"Kehadiran KPAD di Kabupaten Bandung bisa menjadi kepanjangan tangan KPAI Pusat dalam menyelamatkan generasi masa depan anak-anak indonesia khususnya Kabupaten Bandung", ucap Putut Elvina, perwakilan KPAI Pusat saat menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Komisioner KPAD Kabupaten Bandung Masa Bhakti Tahun 2015-2020 yang berlangsung di Gedung Toha Soreang, Selasa (05/05/2015).

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir.H.Sofian Nataprawira, MP, Ketua KPAD Provinsi Jawa Barat, H.Achmad Satari, Kepala BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Bandung, Hj.Yanti Marlina, SH, unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), para Kepala SKPD serta para camat se-Kabupaten Bandung.

Data penelitian dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia menunjukkan di Indonesia selama kurun waktu 9 tahun terakhir, 1 dari 3 anak hingga separuh anak yang berada di penjara adalah anak yang ditahan menunggu persidangan atau putusan.

Dan 98% anak yang dipenjara adalah anak yang ditahan pernah bersekolah atau sedang bersekolah sebelum ditahan, sedangkan 68% anak putus sekolah sebelum ditahan, serta 99% anak yang ditahan adalah laki-laki mayoritas berusia antara 16-17 tahun.

"Dari fakta tersebut jelas sangat membuat prihatin, kita semua. Kehadiran KPAD Kabupaten Bandung bisa membantu Kami untuk menyelamatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak", ucap Elvina.

Dalam kesempatan itu Ia menjelaskan terdapat beberapa kasus yang terjadi d indonesia. Kasus yang terbesar kata Dia adalah kasus kuasa asuh, sementara kasus lainnya adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menempatkan si anak bisa menjadi pelaku maupun korban.

"Kita sangat berharap para komisioner KPAD Kabupaten Bandung bisa mengemban amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena beban yang dipikul di masa mendatang akan sangat berat", tutur Putut Elvina.

Sementara Sofian Nataprawira menilai banyak orangtua yang menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Para orangtua beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak, akan tetapi mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam upaya memberi perlindungan dan peningkatan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anaknya.

Sofian berharap keberadaan KPAD di Kabupaten Bandung mendapat dukungan semua pihak dan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk di jajaran pemerintah daerah.

"Upaya menyelamatkan masa depan generasi bangsa ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan KPAD saja, namun juga butuh dukungan dan tanggungjawab para orangtua", pungkasnya pula.

Kepengurusan KPAD Kabupaten Bandung Masa Bhakti Tahun 2015-2020 menempatkan Drs.Hade Husni menjadi ketua dalam lembaga independen tersebut. "Bagi Kami, pembentukan KPAD di Kabupaten Bandung bisa menjadi ladang pahala dalam menciptakan kemaslahan umat. Semoga keberadaan Kami ini bisa membantu mencegah dan menghilangkan semua bentuk persoalan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung", harapnya pula. (al/hms)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama