» » Kabupaten Bandung Peroleh ADD 87 Milyar Lebih. Semua Harus Mengawasi...!

SOREANG - Kabupaten Bandung memperoleh alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 87.133.625.000. untuk pencairan dana tersebut, masing-masing desa diminta segera menyusun peraturan desa yang mengatur tentang penggunaan dana desa.

"Peraturan desa ini menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan alokasi dana desa, untuk itu saya minta agar seluruh kepala desa segera menyusun peraturannya bersama-sama dengan BPD setempat,"tegas Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., M.IP ketika membuka Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Gedung Moch. Toha, Kamis (4/6).

Selain dihadiri seluruh kepala desa dan camat, hadir pula pada sosialisasi tersebut Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dr. Ahmad Yani, Ak.SH., MM, anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratulloh, SE, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Ir. H. Anang Susanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP. H. Dadang M. Naser mengingatkan alokasi dana desa harus digunakan untuk infrastruktur dan pengembangan ekonomi pedesaan.

"Dana ini sifatnya stimulan untuk memicu pembangunan di wilayah pedesaan kearah yang lebih maksimal," kata H. Dadang M. Naser.

Hingga akhir tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Bandung tercatat sekitar 3,4 juta jiwa yang tersebar di 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Untuk menggerakan roda perekonomian penduduk sebesar itu, menurutnya perlu disediakan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, penerangan listrik disamping fasilitas bantuan modal usaha.

"Dengan upaya ini kita harapkan kehidupan perekonomian di pedesaan setahap demi setahap terus meningkat," tutur H. Dadang M. Naser.

Diakui oleh H. Dadang M. Naser, kucuran dana untuk pembangunan desa selama ini datang dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Agar dalam penggunaanya tidak salah sasaran dan berdampak hukum.

Ia meminta setiap kepala desa untuk selalu melakukan koordinasi dengan camat atau unsur muspika lainnya. Sementara untuk menghindari penyalahgunaan dana pembangunan desa, Bupati Bandung juga kepada seluruh stakeholder di desa untuk sama-sama ikut mengawasi dalam penggunaanya.

Diperoleh data, besaran Anggaran Dana Pembangunan Desa (ADPD) di Kabupaten Bandung yang bersumber dari APBD setiap tahun terus melonjak.

Tercatat tahun 2011, ADPD hanya berkisar Rp 30,6 milyar, naik menjadi 30,6 milyar, naik menjadi 61,o milyar pada tahun 2012. Menginjak tahun 2013 besaran ADPD menjadi Rp 79,8 milyar dan pada tahun 2014 tercatat Rp 77,6 milyar. Sementara untuk tahun 2015 melonjak drastis menjadi Rp 248,1 milyar. (cep)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama