» » Tingkatkan Pelayanan, Camat di KBB Berhak Keluarkan Izin


BANDUNGWEBS.COM - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara mendekatkan pelayanan kepada yang membutuhkan. Caranya, Bupati memberikan kewenangan kepada camat menerbitkan izin, terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat berskala kecil.

Meski demikian, berbagai pelayanan berskala besar masih harus ditangani Bupati yang dilaksanakan Satuan Kerja Peraangkat Daerah (SKPD).

 “Dengan demikian, persoalan perizinan bisa lebih disederhanakan, sehingga pelayanan kepada masyarakat  lebih efisien dan tidak mempersulit masyarakat,” kata Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bandung Barat Drs. H. Maman Sulaiman, M.Si. saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang tergabung dalam Tim Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Magetan Ali Basri, S.E.

H. Maman Sulaiman yang didampingi Sekretaris Dinas Bina Marga Drs. Asep Sehabudin; Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu BPMPPT Ade Zakir; dan Kasubag Perundang-undangan Kabupaten Bandung Barat Retno Handayani, S.H. mengatakan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah KBB menerbitkan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Di samping itu, Bupati Bandung Barat juga menerbitkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah KBB.

Payung hukum berupa Perda dan Perbup, kata Maman Sulaiman, merupakan keniscayaan. Sebab, penataan bangunan dan lingkungan di Bandung Barat semakin kompleks, baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya. Di sisi lain,  pendirian bangunan wajib disertai izin berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan penataan ruang terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum.

Menjelaskan tentang izin Galian C, Maman Sulaiman mengungkapkan, perizinannya yang mengeluarkan Bupati Bandung Barat. Dalam pelaksanaanya, Galian C, termasuk pemanfaatan air bawah tanah dilaksanakan SKPD terkait. Meski demikian, SKPD pada galibnya hanya menetapkan besaran retribusi yang harus diselesaikan oleh perusahaan yang melaksanakan, sedangkan pembayarannya langsung dilakukan melalui bank. Dengan demikian, peluang terjadinya penyalahgunaan dapat diminimalkan. (BW)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama