» » Status Siaga Bencana di Jabar Hingga 4 Mei 2016

BANDUNGWEBS.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar sudah menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor terhitung sejak 4 Januari lalu hingga 4 Mei mendatang. Hal ini berdasarkan prakiraan terjadi cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengenai potensi pergerakan tanah dan longsong di Jabar.

Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (BPBD) Jabar Ridwan terdapat 17 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan banjir yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang.

Sedangkan 23 kabupaten/kota tergolong daerah rawan longsor yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon.

"Potensi longsor terjadi di daerah rawan pergerakan tanah, sedangkan banjir biasanya terjadi di daerah dataran rendah atau akibat luapan air sungai," ucapnya.

Ridwan menilai dari sisi jumlah, bencana di awal 2016 terbilang masih lebih baik dibandingkan bencana di 2014. Banjir dengan ukuran kecil tahun ini baru terjadi di Indramayu dan Subang sedangkan dua tahunlalu terjadi mulai dari Karawang hingga Bekasi yang membuar pertanian dan permukiman terendam air.

Namun demikian, menurut Ridwan, ketersediaan peralatan dan logistik terbilang mumpuni untuk menghadapi bencana. Seluruh kelengkapan telah dikirim dari Pemerintah Provinsi kepada 27 Kabupaten/Kota seperti perahu, tenda, bahan makanan, selimut, dan lain-lain. (bw)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama